Gelaran debat calon presiden yang pertama, telah usai dihelat pada Selasa (12/12) malam, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Penyelenggaraan debat perdana tersebut mengusung tema pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu materi yang diangkat dalam debat calon presiden tersebut. Tidak seperti pada materi yang lain yang saling bersinggungan, isu mengenai pemberantasan korupsi ini ditanggapi saling setuju oleh ketiga capres.
Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang memperoleh pertanyaan dari panelis mengenai cara untuk memberikan efek jera kepada koruptor menjawab dengan tegas akan menyelamatkan aset negara karena minimnya pengembalian aset yang telah dikorupsi oleh koruptor.
Baca Juga:
- Tingkatkan Independensi Kehakiman, Capres Prabowo Janji Naikkan Gaji APH
- Capres Anies Janjikan 'Hotline Paris', Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat
- Capres Ini Tegaskan Bakal Jadikan Hukum di Posisi Tertinggi
Pada kesempatan tersebut, Ganjar secara tegas mengatakan akan membereskan isu korupsi dengan segera mengundangkan RUU Perampasan Aset yang saat ini masih dalam proses rancangan. Selain itu, ia juga dengan tegas mengatakan untuk melakukan pemiskinan koruptor. Tidak hanya itu, efek jera akan diberikan dengan langsung memenjarakan para koruptor ke Nusakambangan.
“Paling utama adalah penegakan hukum dengan pemiskinan koruptor, perampasan aset sehingga harus segera dibereskannya UU Perampasan Aset, dan membawa koruptor itu langsung ke Nusakambangan untuk ada efek jera. Namun kembali lagi, perlu diberikan contoh dari seorang pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah,’’ lugas Ganjar.
Ia juga menghimbau para pejabat agar dapat memberikan contoh untuk terus menjaga integritas. Hal ini tidak terlepas dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan selama 10 tahun terakhir kerugian negara akibat korupsi mencapai 230 triliun yang jika di ekuivalensikan dapat membangun 27 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Setuju dengan Ganjar, calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan juga dengan tegas mengatakan akan merevisi UU KPK dan menetapkan standar yang tinggi untuk pimpinan KPK, sehingga KPK dapat kuat kembali. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam membantu pelaporan koruptor.
“Di dalam undang-undang itu dibolehkan partisipasi masyarakat, kita dapat berikan imbalan reward kepada masyarakat yang membantu pelaporan. Gerakan anti korupsi ini harus jadi gerakan serentak yang melibatkan seluruh rakyat,’’ tegasnya.
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto turut memberi tanggapan atas pembahasan isu korupsi tersebut. Bagi Prabowo korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Maka cara yang bisa dilakukan adalah tidak hanya memperkuat KPK tetapi juga memperkuat aparat penegak hukum lainnya.
“Saya setuju dengan kedua capres lainnya, korupsi ini bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Maka dari itu, kita harus perkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman, BPK, inspektorat di tiap kementerian, dan badan yang membantu untuk mitigasi korupsi agar dapat kita berantas ke akar-akarnya,’’ imbuh Prabowo.
Seperti yang diketahui bersama, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia stagnan selama 9 tahun terakhir. Untuk itu isu korupsi pada gelaran debat ini dapat menjadi analisis dan pandangan penegakan hukum dari masing-masing capres kedepannya.