Salah satu fokus BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni menegakan kepatuhan. Untuk mendukung kebijakan itu, BPJS Kesehatan telah menggandeng sejumlah lembaga, salah satunya Kejaksaan dalam upaya menagih iuran JKN yang menunggak.
Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan dalam 3 tahun terakhir BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Kerja sama itu ditindaklanjuti dengan nota kesepakatan dengan kejaksaan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam rangka menegakan kepatuhan, Bayu mengatakan BPJS Kesehatan butuh dukungan berbagai pihak. Dari kerja sama tersebut, Bayu menilai pihak kejaksaan berkomitmen mendukung program JKN. Secara khusus, Bayu mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jakarta dan seluruh kejaksaan yang ada di wilayah DKI Jakarta dalam membantu BPJS Kesehatan.
Bayu berharap kerja sama yang telah terjalin itu dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam dan luar pengadilan terkait program JKN. Ruang lingkup nota kesepakatan yang dijalin meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum sesuai kebutuhan.
Dalam membantu BPJS Kesehatan mendapat piutang (tagihan) iuran, Bayu menjelaskan pihaknya memberi Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada kejaksaan. Tahun 2018, BPJS Kesehatan sudah menerbitkan 3.224 SKK di seluruh Indonesia dengan total piutang yang berhasil diselamatkan Rp26 miliar. Bayu mencatat sampai saat ini masih ada badan usaha yang belum menunaikan kewajibannya membayar iuran, tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program JKN, atau tidak melaporkan besaran upah pekerja secara benar.
“Tahun 2019, BPJS Kesehatan mentargetkan jumlah tunggakan iuran yang akan ditagih mencapai Rp500 milyar,” kata Bayu di Jakarta, Kamis (28/3/2019). Baca Juga: Tiga Kondisi Ini Perlu Dicermati Peserta JKN
Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Warih Sadono mengatakan sepanjang 2018 Kejaksaan negeri di Jakarta telah menindaklanjuti 76 SKK yang diberikan BPJS Kesehatan. Hasilnya, dari jumlah piutang iuran Rp9,7 milyar, kejaksaan di seluruh wilayah Jakarta berhasil menagih Rp3,6 milyar. “Presentase saat ini kami sudah berhasil 40 persen dalam rangka menagih iuran (menegakan kepatuhan) program JKN,” ungkapnya.
Warih mengatakan pada prinsipnya kejaksaan di Jakarta mentargetkan tingkat keberhasilan membantu BPJS Kesehatan menegakan kepatuhan sebesar 100 persen. Upaya ini masih terus berproses. Setelah menerima SKK dari BPJS Kesehatan, kejaksaan mengundang badan usaha yang bersangkutan untuk memberi penjelasan. Selaras itu, pihak kejaksaan memberi pemahaman pentingnya program JKN sebagai bagian dari program nasional yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Dari berbagai badan usaha yang diundang, Warih mengatakan mereka relatif patuh untuk menunaikan kewajibannya. Kejaksaan mengutamakan proses ini untuk dilakukan secara nonlitigasi. Jika masuk litigasi maka prosesnya akan membutuhkan waktu yang panjang. “JKN ini adalah program nasional yang perlu didukung semua pihak, oleh karena itu segala aturannya harus dipatuhi,” pintanya.
Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar meminta seluruh direksi badan usaha swasta dan BUMN/BUMD skala besar, menengah, dan kecil paling harus mendaftarkan dan membayar iuran seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN paling lambat 1 Januari 2015. Tapi, per 31 Januari 2019 jumlah peserta pekerja penerima upah (PPU) dari badan usaha swasta dan BUMN yang aktif membayar iuran hanya 13.921.562 jiwa. Jika ditambah keluarganya, jumlah PPU itu jumlahnya 32.670.613 jiwa.
Jumlah PPU dari PNS, TNI, Polri, pejabat negara dan pegawai pemerintah non-PNS serta keluarganya sebanyak 17.227.439 jiwa. Mengacu data tersebut jumlah total PPU mencapai 20,3 juta pekerja atau 38 persen dari seluruh pekerja di sektor formal.
Berdasarkan pengaduan yang diterima BPJS Watch, masih banyak pekerja outsourcing yang belum menjadi peserta JKN. Ada juga perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya pada program Jamkesda yang dibiayai APBD. Selain itu, pekerja sektor mikro belum banyak yang menjadi peserta JKN dengan alasan upahnya masih di bawah upah minimum. Masalah kepesertaan PPU swasta dan BUMN/BUMD ini akan menghambat target pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau mencakup 95 persen penduduk pada akhir 2019.
Masalah lain PPU swasta dan BUMN/BUMD, menurut Timboel tidak sedikit badan usaha yang menunggak iuran. Berdasarkan laporan per 30 November 2018, jumlah tunggakan iuran JKN dari PPU swasta dan BUMN sebanyak Rp325 miliar dari total tunggakan iuran sebesar Rp3,24 triliun. Besaran tunggakan ini jumlahnya terus naik, tercatat per 31 Januari 2019 jumlah tunggakan iuran PPU swasta dan BUMN sampai Rp334,72 miliar dari total Rp3,37 triliun.
Timboel mengingatkan, ada instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan dan tidak membayar iuran pekerjanya. Pengenaan sanksi ini telah diatur dalam PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Kemudian Inpres No.8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan antara lain Kejaksaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak patuh. “Berbagai peraturan itu tidak dijalankan dengan serius,” kata Timboel di Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Tunggakan yang berhasil ditagih BPJS Kesehatan selama 2018 sebanyak Rp26 milyar, menurut Timboel jumlah itu sangat minim. Begitu pula dengan Kejaksaan di Jakarta, hanya mampu menagih Rp3,6 milyar. “Ini menunjukan kinerja direksi BPJS Kesehatan, Kejaksaan, dan pengawas ketenagakerjaan tergolong buruk dalam menjalankan mandat Inpres No.8 Tahun 2017.”