18 UU Terbit Sepanjang 2017, Ini Daftarnya

Terdiri dari 6 UU yang masuk daftar Prolegnas prioritas dan 7 UU yang masuk dalam daftar kumulatif, mulai tahun 2016 hingga 2017. Sisanya merupakan pengesahan Perppu menjadi UU dan UU tentang APBN.

Rapat Paripurna DPR. Foto: RES

Sepanjang tahun 2017, sebanyak 18 UU yang berhasil disahkan DPR dan Pemerintah. Dari total tersebut, rinciannya terdiri dari 6 UU merupakan Prolegnas prioritas dan 7 UU yang masuk dalam daftar kumulatif, mulai dari tahun 2016 hingga 2017. Sisanya merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) menjadi UU dan UU tentang APBN.

 

UU yang berasal dari Prolegnas prioritas tahun 2017 antara lain UU tentang Arsitek, UU tentang Sistem Perbukuan, UU Pemajuan Kebudayaan, UU tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Satu UU berasal dari Prolegnas prioritas tahun 2016 yakni UU tentang Jasa Konstruksi.

 

Tiga undang-undang pengesahan APBN, antara lain UU Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta UU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta UU tentang APBN Tahun Anggaran 2018.

 

Sedangkan dua undang-undang lagi merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU. Keduanya adalah UU tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan UU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sisanya sebanyak 7 UU masuk dalam daftar kumulatif baik di Prolegnas 2017 maupun 2016.

 

Berikut daftar UU yang berhasil disahkan sepanjang tahun 2017:

UNDANG-UNDANG 2017

NOMOR	TENTANG
1 Tahun 2017	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)
2 Tahun 2017	JASA KONSTRUKSI
3 Tahun 2017	SISTEM PERBUKUAN
4 Tahun 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014)
5 Tahun 2017	PEMAJUAN KEBUDAYAAN
6 Tahun 2017	ARSITEK
7 Tahun 2017	PEMILIHAN UMUM
8 Tahun 2017	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
9 Tahun 2017	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
10 Tahun 2017	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
11 Tahun 2017	PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)
12 Tahun 2017	PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)
13 Tahun 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)
14 Tahun 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
15 Tahun 2017	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
16 Tahun 2017	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
17 Tahun 2017	PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
18 Tahun 2017	PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2017

NOMOR	TENTANG
1 Tahun 2017	AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
2 Tahun 2017	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Baca:

• DPR Tak Boleh Abaikan Penyelesaian RUU Prolegnas
• Tok! 50 RUU Prolegnas 2018 Resmi Ditetapkan, Ini Daftarnya
• Baleg Sepakati 49 RUU Prolegnas 2017, Ini Daftarnya

 

Sebelumnya, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun masa kerja yang sudah dilalui DPR, rencana legislasi terlalu berlebihan. Alasannya, target Prolegnas prioritas tahunan tak pernah tercapai. “Mereka selalu gagal membuktikan hasil yang dicapai mendekati target yang direncanakan,” ujarnya.

 

Tahun pertama DPR, lanjut Lucius, dewan hanya mampu menyelesaikan 3 RUU prioritas. Ketiganya, adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (rampung pada 5 Desember 2014), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (rampung pada 17 Februari 2015),  dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (rampung pada 17 Februari 2015).

 

Sedangkan di tahun kedua hanya mampu menyelesaikan 11 RUU prioritas menjadi UU. Yakni, RUU tentang Penjaminan, RUU tentang Tapera, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU tentang Penyandang Disabilitas (disahkan pada 17 Maret 2016), RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

 

Kemudian, RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, RUU tentang Pengampunan Pajak, RUU tentang Paten, RUU tentang Perubahan atas  UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan  RUU tentang Jasa Konstruksi.

 

Sedangkan di tahun ketiga, 2017, hanya mampu menyelesaikan lima RUU hingga disahkan menjadi UU. Keempat RUU tersebut adalah RUU Perbukuan, RUU tentang Arsitek, RUU tentang Pemajuan Kebudayaan, RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dan RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

 

 

Ralat: terdapat satu RUU tentang Kepalangmerahan yang disahkan pada Senin (11/12) dalam rapat paripurna. Hingga berita ini diturunkan belum diberikan penomoran oleh pemerintah, sehingga semua total UU yang terbit sepanjang tahun 2017 berjumlah 19 UU.