Sepanjang tahun 2017, sebanyak 18 UU yang berhasil disahkan DPR dan Pemerintah. Dari total tersebut, rinciannya terdiri dari 6 UU merupakan Prolegnas prioritas dan 7 UU yang masuk dalam daftar kumulatif, mulai dari tahun 2016 hingga 2017. Sisanya merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) menjadi UU dan UU tentang APBN.
UU yang berasal dari Prolegnas prioritas tahun 2017 antara lain UU tentang Arsitek, UU tentang Sistem Perbukuan, UU Pemajuan Kebudayaan, UU tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Satu UU berasal dari Prolegnas prioritas tahun 2016 yakni UU tentang Jasa Konstruksi.
Tiga undang-undang pengesahan APBN, antara lain UU Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta UU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta UU tentang APBN Tahun Anggaran 2018.
Sedangkan dua undang-undang lagi merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU. Keduanya adalah UU tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan UU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sisanya sebanyak 7 UU masuk dalam daftar kumulatif baik di Prolegnas 2017 maupun 2016.
Berikut daftar UU yang berhasil disahkan sepanjang tahun 2017:
UNDANG-UNDANG 2017
NOMOR | TENTANG |
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014) | |
JASA KONSTRUKSI | |
SISTEM PERBUKUAN | |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014) | |
PEMAJUAN KEBUDAYAAN | |
ARSITEK | |
PEMILIHAN UMUM | |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 | |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG | |
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 | |
PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) | |
PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK) | |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION) | |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) | |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 | |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG | |
PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) | |
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA |
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2017
NOMOR | TENTANG |
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN | |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
Baca: