Sebagai contoh, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 terkait penerbitan perppu. Dalam putusan, MK memberi pedoman penerbitan perppu yakni adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara sepat berdasarkan UU. UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai. Dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Guntur menambahkan selama ini MK memiliki sistem pendukung dalam melaksankan kewenangannya, diantaranya kepaniteraan, sekretarian jenderal, dukungan administrasi yustisial, dukungan administrasi umum, dan terobosan dukungan pelaksanaan kewenangan melalui implementasi ICT (Information and Communication Tecnologies).
Modernisasi ICT di MK, diantaranya communication, information, technology, integrity, trustworthy, and clean. ICT dalam hukum acara selama ini dengan menggunakan electronic filling dan video conference. Untuk mengingkatkan Good Court Governance, MK memiliki E-Office, E-Planing, E-Budgeting, E-Procurement untuk administrasi umum. Dan untuk administrasi peradilan, MK memiliki E-Perkara, diantaranya permohonan online, E-BRPK, SMPP, E-Minutasi, dan Video Conference.
“Penguatan kelembagaan MK yang diperlukan antara lain ialah penguatan Dewan Etik, penyempurnaan hukum acara MK, gagasan kemandirian anggaran, anotasi putusan, monitoring dan evaluasi serta e-minutasi,” harapnya.
Membawa perubahan
Koorbid Konstitusi dan Ketatanegaraan Kode Inisiatif, Violla Reininda menilai selama ini telah banyak putusan MK yang membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan penelitian Kode Inisiatif, sejak MK berdiri total putusan pengujian UU sebanyak 1.319.
Dari jumlah itu, sebanyak 561 PUU ditolak; 516 PUU tidak dapat diterima; 180 PUU dikabulkan sebagian; 143 PUU ketetapan, 91 PUU dikabulkan seluruhnya dan 28 PUU gugur. “Kendati MK lebih banyak menolak daripada mengabulkan permohonan, tidak menutup kemungkinan MK memberi legal reasoning yang bermanfaat bagi perkembangan penafsiran konstitusi. Ini menjadi pesan penting, sebab membaca putusan MK bukan hanya membaca amarnya saja, melainkan juga pertimbangan hukum sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan,” kata Violla.
Dari jumlah 1.319 perkara itu, terdapat 24 kategori isu pada klasifikasi judul UU yang diuji. Diantaranya, Pemilihan Umum sebanyak 179 kali; Pemerintahan Daerah 216 kali; Hukum Pidana sebanyak 173 kali; Kekuasaan Kehakiman sebanyak 141 kali; Penegakan Hukum sebanyak 84 kali; Partai Politik, Parlemen, Kementerian Negara sebanyak 83 kali; Ekonomi dan Bisnis sebanyak 68 kali; Sumber Daya Alam sebanyak 56 kali; Perpajakan sebanyak 46 kali; dan Ketenagakerjaan sebanyak 52 kali.
Terdapat UU yang paling banyak diuji yakni UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebanyak 82 kali; UU Pemerintahan Daerah sebanyak 79 kali; KUHAP 72 kali; UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 59 kali; UU MPR, DPR, DPD dan DPRD sebanyak 53 kali; UU Pemilihan Umum sebanyak 45 kali; UU MK sebanyak 41 kali; UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 39 kali; UU Mahkamah Agung sebanyak 37 kali; dan UU Ketenagakerjaan sebanyak 31 kali.