Berikutnya Pasal 28A memuat aturan yang menyebut antara lain upah minimum provinsi yang berlaku pertama kali menggunakan upah minimum provinsi yang berlaku pada provinsi induk. Keenam, Pasal 29 menegaskan jangka waktu paling lambat penetapan upah minimum provinsi pada 21 November tahun berjalan.
Ketujuh, soal penetapan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 30. Kedelapan, Pasal 31 menegaskan ketentuan pasal sebelumnya yang intinya penetapan upah minimum kabupaten/kota dilakukan dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
Kesembilan, Pasal 31A, mengatur syarat yang harus dipenuhi dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota. Antara lain rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
Kemudian, Pasal 31A tentang penghitungan upah minimum kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum kabupaten/kota menggunakan formula berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang memuat variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
Kesepuluh, Pasal 32 mengatur 4 tahap penghitungan upah minimum kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum kabupaten/kota. Keempat tahap itu meliputi, menghitung nilai relatif upah minimum kabupaten/kota terhadap upah minimum provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, median upah, dan menghitung rata-rata nilai relatif.
Kesebelas, Pasal 33 diubah antara lain mengatur dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupatenlkota sama atau lebih rendah dari Upah minimum provinsi, bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur. Jika hasil penghitungan itu lebih tinggi dari upah minimum provinsi, bupati/wali kota merekomendasikan hasil penghitungan upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
“Dalam hal hasil rekomendasi bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai formula penghitungan Upah minimum, gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota,” begitu bunyi Pasal 33 ayat (6) PP 51/2023.
Kedua belas, Pasal 34 mengatur antara lain penetapan upah minimum bagi kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum kabupatenlkota sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum. Dua belas, pasal 35 menekankan penetapan upah minimum kabupaten/kota melalui Keputusan Gubernur paling lambat 30 November tahun berjalan.
Ketiga belas, Pasal 71 mengatur lebih rinci soal tugas dewan pengupahan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Keempat belas, Pasal 81A-81C mengatur soal upah minimum di Ibu Kota Nusantara. Misalnya, upah minimum di Ibu Kota Nusantara ditetapkan bukan oleh gubernur tapi Kepala Otorita IKN setelah dilakukan penetapan pemindahan ibu kota negara. Upah minimum di IKN ditetapkan dengan keputusan Kepala Otorita IKN dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan.