Pendapat tersebut dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti yang menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia sejak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, SBY, hingga Jokowi tidak serius dalam menangani kasus Munir.
"Pada zaman Jokowi malah sangat ironis. Melalui Menteri Hukum dan HAM, orang yang menjadi aktor lapangan yaitu Pollycarpus justru dibebaskan," ujarnya.
Selain itu, katanya, Jokowi juga memberikan ruang bagi orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan terhadap Munir untuk ikut andil dalam pemerintahan.
"Sebut saja Hendropriyono yang ketika Munir dibunuh dia menjadi Kepala BIN lalu sekarang mendapat kepercayaan sebagai 'advisor' yang pendapatnya didengar Jokowi," tuturnya.
Kemudian, dia melanjutkan, ada pula kandidat Kepala BIN yaitu As'ad Said Ali yang pada saat peristiwa pembunuhan Munir menjabat sebagai Wakil Kepala BIN yang terbukti menandatangani surat yang ditujukan pada Direktur Garuda Indonesia untuk menugaskan Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai "aviator security".
"Apa yang bisa kita harapkan dari sini? Indonesia seharusnya malu, ketika pemerintah negara lain memberikan penghargaan yang tinggi namun pemerintah Indonesia tidak pernah berani menuntaskan kasusnya," tuturnya.
Poengky percaya melalui peresmian "Munirpad" maka nama Munir sebagai pejuang HAM asal Indonesia akan selalu dihargai di dunia internasional.
Munir Said Thalib adalah aktivis HAM Indonesia yang dibunuh pada 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia saat dirinya dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda.
Pada 20 Desember 2005 seorang pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, dijatuhi vonis 14 tahun penjara karena terbukti menaruh arsenik di dalam makanan Munir yang menyebabkan pria asal Malang, Jawa Timur, tersebut meninggal.