Berlangganan Pro

Terbaru

Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi

Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi

28 Calon Hakim Tinggi Pengawas Bakal Jalani Seleksi Assesment dan Wawancara

28 Calon Hakim Tinggi Pengawas Bakal Jalani Seleksi Assesment dan Wawancara

Mahkamah Pidana Internasional Buka Program Magang untuk Mahasiswa Hukum, Tertarik?

Mahkamah Pidana Internasional Buka Program Magang untuk Mahasiswa Hukum, Tertarik?

Bumi Semakin Panas, RUU Perubahan Iklim Urgen Disahkan

Meski masuk daftar Prolegnas, sayangnya draf dan naskah akademik RUU yang jadi usulan parlemen tersebut belum juga disiapkan.

Mochamad Januar Rizki

Dua Mantan Hakim Konstitusi Ini Usulkan 3 Substansi Penting Untuk RUU MK

Perubahan UU MK harusnya memuat tentang hukum acara, mekanisme pembubaran partai politik dan menambah kewenangan constitutional question.

LBH Pers dan AJI Jakarta Desak Presiden dan DPR Tinjau Ulang RUU Penyiaran

Revisi UU Penyiaran secara nyata membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara umum, melakukan kendali berlebih (overcontrolling) terhadap ruang gerak warga negaranya. Hal ini berdampak pada pelanggaran terhadap hak atas kemerdekaan pers, tetapi juga pelanggaran hak publik atas informasi.

Fitri Novia Heriani

Mahfud MD Beberkan Alasan Tolak RUU MK

Karena Pasal 87 RUU memuat ketentuan tak biasa, mengharuskan hakim MK yang sudah menjabat lebih dari 5 tahun dan belum 10 tahun untuk meminta konfirmasi kepada lembaga pengusul. Ketentuan itu dianggap mengancam independensi hakim MK.

Keharusan Serap Masukan Publik dalam Penyusunan RUU Penyiaran

Dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Tapi realitanya minim melibatkan kalangan pers.

CHP Law Firm Ajak Lawyer Ubah Perspektif Profesi di Era Digital

Teknologi, hanya bertindak sebagai alat bantu. Kemampuan lawyer-lah yang menjadi penentu, tak sekadar dari sisi pengetahuan, tetapi juga kualitas soft-skill, seperti negosiasi atau presentasi.

Tim Publikasi Hukumonline

Memotret Wajah Pertamina Hulu Energi

Perkembangan dinamika regulasi terkait kondisi perubahan di lingkungan Pertamina Upstream menjadi satu dari sekian tantangan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usaha hulu migas. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mulai peraturan internal serta kebijakan perusahaan yang selaras dengan tujuan perusahaan serta berbagai isu hukum yang timbul saat ini membuat peran in-house counsel menjadi vital dalam menjalankan roda usaha PHE.

Tim Publikasi Hukumonline

Catatan Akademisi Terhadap Penegakan Hukum Perkara Narkotika

Pendekatan pidana dalam penanganan perkara narkotika berdampak terhadap kelompok rentan. Diusulkan reformulasi rumusan pidana UU Narkotika.

Deputi BSSN: Penyebab Kebocoran Data Pribadi Biasanya Kepatuhan Hukum yang Kurang

Untuk itu, literasi digital perlu gencar dilakukan perusahaan dan stakeholder. Tidak hanya dilaksanakan pada level manager ke atas, tetapi juga seluruh elemen perusahaan harus diberikan pemahaman.

Ferinda K Fachri

Kebijakan Narkotika Menambah Masalah Akuntabilitas Sistem Pidana di Indonesia

Masa penangkapan 6 hari dalam perkara penyalahgunaan narkotika absen akuntabilitas. Selama masa penangkapan itu tidak dapat diketahui bagaimana kondisi orang yang ditangkap.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com