Berlangganan Pro

Terbaru

Wisuda XXVIII STIH IBLAM, Para Lulusan Diharap Jadi Inspirasi Generasi

Wisuda XXVIII STIH IBLAM, Para Lulusan Diharap Jadi Inspirasi Generasi

Menyoal Model Kepemimpinan Organisasi Advokat Jelang Kongres KAI 2024

Menyoal Model Kepemimpinan Organisasi Advokat Jelang Kongres KAI 2024

Practice Leaders Hukumonline 2024, Bantu Publik Pilih Kantor Hukum Kompeten

Practice Leaders Hukumonline 2024, Bantu Publik Pilih Kantor Hukum Kompeten

Arti Pancasila bagi Bangsa Indonesia dan Makna Lima Silanya

Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah dasar negara yang menjadi representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara.

Tim Hukumonline

Ini Dia Wajah Baru di Kursi Partner AHP dan AYMP

AHP mempromosikan Inda Ranadireksa, M. Insan Pratama, dan Ilham F. Raaziy sebagai Partner baru. Sedangkan, AYMP Atelier of Law mengangkat Evan Jovian Cane menjadi Partner.

Ferinda K Fachri

Atasi Kendala, KY Ajak Publik Berkolaborasi Pantau Perkara PBH

Benang merah objek pemantauan persidangan perkara PBH tidak untuk mengawasi teknis yudisial atau putusan hakim. Objek pengawasan pemantauan persidangan yang diamati meliputi pemenuhan hak PBH, perilaku hakim, proses persidangan, serta pemantauan pada situasi dan kondisi pengadilan.

Kasus Pertambangan Mendominasi, A.P.L.F. Cerita Kultur Klien dan Advokat Banjarmasin

Kasus pertambangan menjadi primadona di Kalimantan Selatan yang diajukan klien kepada firma hukum. Kalangan advokat di kota terbesar Kalimantan Selatan itu disebut masih sarat dengan adat dalam menghormati rekan sejawat.

Ferinda K Fachri

Kecelakaan Bus di Subang, YLKI: Cerminan Serius Aspek Keselamatan Transportasi Umum

Dua faktor menyebabkan kecelakaan adalah kelalaian manusia dan masalah teknis.

Bumi Semakin Panas, RUU Perubahan Iklim Urgen Disahkan

Meski masuk daftar Prolegnas, sayangnya draf dan naskah akademik RUU yang jadi usulan parlemen tersebut belum juga disiapkan.

Mochamad Januar Rizki

Dua Mantan Hakim Konstitusi Ini Usulkan 3 Substansi Penting Untuk RUU MK

Perubahan UU MK harusnya memuat tentang hukum acara, mekanisme pembubaran partai politik dan menambah kewenangan constitutional question.

LBH Pers dan AJI Jakarta Desak Presiden dan DPR Tinjau Ulang RUU Penyiaran

Revisi UU Penyiaran secara nyata membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara umum, melakukan kendali berlebih (overcontrolling) terhadap ruang gerak warga negaranya. Hal ini berdampak pada pelanggaran terhadap hak atas kemerdekaan pers, tetapi juga pelanggaran hak publik atas informasi.

Fitri Novia Heriani

Mahfud MD Beberkan Alasan Tolak RUU MK

Karena Pasal 87 RUU memuat ketentuan tak biasa, mengharuskan hakim MK yang sudah menjabat lebih dari 5 tahun dan belum 10 tahun untuk meminta konfirmasi kepada lembaga pengusul. Ketentuan itu dianggap mengancam independensi hakim MK.

Keharusan Serap Masukan Publik dalam Penyusunan RUU Penyiaran

Dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Tapi realitanya minim melibatkan kalangan pers.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com