Senin, 09 Juli 2018
Pertanyaan :
Aturan tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan
Sekarang mulai bermunculan perturan perundang-undangan yang diterjemahkan ke Bahasa Inggris. Bisakah perturan tersebut diterjemahkan ke dalam basaha selain Bahasa Inggris? Sebagaimana banyak juga perusahaan asing yang tidak berbahasa inggris di Indonesia. Terima kasih.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Berdasarkan Pasal 162 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“Perpres 87/2014”) dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan (“Permenkumham 13/2018”), Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan merupakan pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.
 
Merujuk pada beberapa peraturan di atas, penerjemahan peraturan perundang-undangan hanya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Itu artinya, penerjemahan peraturan perundang-undangan tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain bahasa Inggris.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
 
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang berbunyi:
 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 
Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[1] Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[2] Ulasan selengkapnya mengenai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan dapat Anda simak dalam artikel Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
 
Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan
Mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan, Pasal 91 UU 12/2011 mengatur sebagai berikut:
 
  1. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
  2. Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.
 
Selanjutnya, hal tersebut diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“Perpres 87/2014”). Dalam Pasal 162 Perpres 87/2014, dijelaskan sebagai berikut:
 
  1. Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan ke dalam bahasa asing dilaksanakan oleh Menteri.
  2. Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.
 
Perlu diketahui bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan (“Permenkumham 13/2018”) juga mendefinisikan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan seperti apa yang tercantum dalam Pasal 162 ayat (2) Perpres 87/2014 di atas.
 
Lebih lanjut mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 2 Permenkumham 13/2018 sebagai berikut:
 
  1. Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan ke dalam bahasa Inggris dilaksanakan oleh Menteri.
  2. Pelaksanaan Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
 
Yang dimaksud dengan Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan adalah proses pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris mulai dari tahap permohonan sampai dengan penandatanganan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[3]
 
Urgensi dilakukan Penerjemahan adalah untuk:[4]
  1. mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat; dan
  2. mendukung dunia usaha perekonomian.
 
Hal yang sama juga disampaikan dalam artikel Begini Aturan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan, dimana Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Kemenkumham, Pambudi Hurip Yuwono menyatakan belum bisa menjelaskan apakah Permenkumham 13/2018 ini juga bisa menerjemahkan bahasa asing lain selain bahasa Inggris. Sebab, dalam Pasal 1 ayat (2) Permenkumham 13/2018 disebutkan Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.
 
Jadi menjawab pertanyan Anda, merujuk pada beberapa peraturan di atas, mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan secara tegas diatur hanya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Itu artinya penerjemahan peraturan perundang-undangan tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain bahasa Inggris.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 

[1] Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011
[2] Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011
[3] Pasal 1 angka 3 Permenkumham 13/2018
[4] Pasal 4 ayat (2) Permenkumham 13/2018


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).