Jumat, 25 Mei 2018
Pertanyaan :
Cara Menanggapi Pemberitaan Media yang Merugikan Nama Baik
Saya sudah 3 kali diberitakan di koran dengan dugaan pungli yang menyebutkan nama lengkap beserta jabatan saya. Saya juga sudah 3 kali diberitakan hal yang sama di media online, serta disebarluaskan di Facebook. Tetapi selama ini saya hanya mendiamkan saja hal tersebut. Sampai saat ini, saya belum pernah diminta keterangannya oleh pihak berwajib terkait pemberitaan tersebut. Selama kami melaksanakan kegiatan yang diduga pungli tersebut, kami selalu memberikan laporan ke Polsek, Koramil, Polres, Kodim, serta Kejaksaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa menuntut media cetak serta online tersebut? Kalaupun bisa, dengan tuntutan apa? Pencemaran nama baik atau fitnah? Apakah tuntutan saya akan dianggap kedaluwarsa karena pemberitaan tersebut sudah 3 minggu yang lalu? Terima kasih atas pencerahannya.
Jawaban :
Intisari:
 
 
 
Karena pihak yang bersengketa dengan Anda adalah perusahan pers, maka mekanisme penyelesaian harus terlebih dahulu menggunakan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”). UU Pers merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers.
 
Mekanisme yang dapat ditempuh terlebih dahulu adalah dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi Anda terhadap pemberitaan tersebut. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi juga dapat diajukan kepada Dewan Pers.
 
Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dalam hal ini, pers wajib melayani hak jawab.
 
Setelah melakukan mekanisme tersebut, Anda kemudian dapat memproses perkara tersebut secara hukum. Memang, penggunaan hak jawab tidak menghapuskan hak seseorang untuk melakukan langkah hukum. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa jika gugatan hukum tetap dilakukan meski hak jawab sudah digunakan, maka seharusnya secara moral, gugatan hukum tidak bisa lagi dilakukan ketika hak jawab sudah dipakai.
 
Terlebih dalam praktiknya, ada gugatan terhadap pers yang diputus tidak dapat diterima karena penggugat mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu menggunakan hak jawabnya. Oleh karena itu, kami sarankan agar Anda menempuh upaya dengan memberikan hak jawab Anda sebelum mengajukan gugatan hukum.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Kami asumsikan yang Anda maksud media cetak dan media online adalah media atau pers sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) yang menyebutkan:
 
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.
 
Usaha pers itu sendiri diselenggarakan oleh perusahaan pers sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Pers:
 
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.
 
Kemudian, Anda menanyakan apakah pemberitaan yang dilakukan oleh perusahaan pers tersebut dapat dituntut pidana atau tidak, serta mengenai kedaluwarsa penuntutannya.
 
Penyelesaian Pemberitaan Pers yang Merugikan
Sebagaimana dikutip dalam artikel Mekanisme Penyelesaian atas Pemberitaan Pers yang Merugikan, Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar dalam bukunya Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers menjelaskan bahwa UU Pers merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Selain itu menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali).
 
Masih bersumber dari artikel yang sama, mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, di dalam buku tersebut (hal. 147) Hinca dan Amir menjelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya,[1] yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambilalih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.
 
Langkah yang Dapat Dilakukan
Dalam hal ini, sebelum Anda menempuh jalur hukum, ada mekanisme-mekanisme yang dapat ditempuh:
  1. Melalui pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi
Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[2] Sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[3] Dalam hal ini, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.[4]
 
Contoh penyampaian hak jawab dapat disimak dalam artikel Hak Jawab, Protes Keras dan Koreksi Berita "Koran Jakarta Terlilit Sengketa Ketenagakerjaan".
 
  1. Pengaduan ke Dewan Pers
Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.[5] Pertimbangan yang dimaksud tersebut menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Pers adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Sebagai referensi dapat disimak artikel Adakah Pidana Bagi Wartawan yang Membuat Berita Keliru?.
 
Jadi, sebelum menuntut perusahaan media cetak maupun perusahaan media online, terdapat mekanisme-mekanisme yang dapat Anda pertimbangkan. Perlu diingat bahwa pelaksanaan mekanisme di atas tidak menghapus hak Anda untuk mengajukan gugatan perdata. Selain itu, ada baiknya Anda melaksanakan mekanisme-mekanisme di atas dulu sebelum memproses secara hukum karena dalam praktiknya, ada gugatan terhadap pers yang diputus tidak dapat diterima karena penggugat mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu menggunakan hak jawabnya. Penjelasan selengkapnya dapat disimak artikel Setelah Hak Jawab Dipakai Gugatan Lanjut.
 
Masih bersumber dari artikel Setelah Hak Jawab Dipakai Gugatan Lanjut, menurut pengajar hukum media masa Universitas Indonesia, Rudy Satryo, penggunaan hak jawab tidak serta merta menghapuskan hak seseorang untuk menuntut. Menurutnya, hak jawab hanya diibaratkan sebagai salah satu tahap negosiasi untuk bisa menyelesaikan masalah antara media dengan pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.
 
Pandangan senada datang dari praktisi hukum Misbachudin Gasma (mantan Direktur LBH Pers). Dalam artikel tersebut ia menjelaskan bahwa dalam UU Pers tidak ada ketentuan yang menghapuskan hak seseorang untuk melakukan gugatan terhadap media ketika hak jawabnya sudah dipakai. Menurutnya, gugatan hukum jangan dijadikan wahana untuk menekan media. Kalaupun menuntut ganti rugi, harus jelas kerugian yang ditimbulkan akibat pemberitaan. Karena biasanya dalam perkara pencemaran nama baik, aspek kerugian psikologis amat ditonjolkan. Di lain pihak, Dewan Pers menyayangkan jika penuntutan secara hukum tetap dilakukan meski hak jawab sudah digunakan. Seharusnya secara moral, gugatan secara hukum tidak bisa lagi dilakukan ketika hak jawab sudah dipakai, demikian menurut Anggota Dewan Pers Wikrama Abidin.
 
Pasal Pidana yang Dapat Dijerat pada Perusahaan Pers
Anda kurang menjelaskan bagaimana bentuk dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh perusahaan pers tersebut. Dalam hal ini, tentu harus disertai bukti-bukti apakah benar Anda melakukan pungli dan memang perusahaan pers perlu menaati asas praduga tak bersalah.
 
Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang menyatakan bahwa perusahaan pers yang melanggar kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dipidana denda paling banyak Rp 500 juta. Sanksi pidana yang sama juga diberikan kepada perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab.[6]
 
Daluwarsa Pemberian Hak Jawab
Karena sebaiknya Anda menggunakan hak jawab, maka kami akan menjelaskan tentang jangka waktu pemberian hak jawab yang dapat Anda lakukan apabila ada pemberitaan yang merugikan nama baik Anda. Menurut Pedoman Hak Jawab yang kami akses dari laman Dewan Pers, pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 
Referensi:
Dewan Pers, diakses pada 25 Mei 2018 pukul 13.01 WIB.
 
 

[1] Pasal 12 UU Pers
[2] Pasal 1 angka 11 UU Pers
[3] Pasal 1 angka 12 UU Pers
[4] Pasal 5 UU Pers
[5] Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers
[6] Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) UU Pers


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Made Wahyu Arthaluhur, S.H. mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2018 dengan mengambil Program Kekhususan I (Hukum tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat)