Kamis, 05 Juli 2018
Pertanyaan :
Eksekusi Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia
Bagaimana eksekusi Hak atas Paten yang dijadikan objek Jaminan Fidusia ketika pihak debitur wanprestasi?
Jawaban :
Intisari:
 
 
Hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”).
 
Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap paten yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”), yaitu:
 
  1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial
Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat di Sertifikat Jaminan Fidusia, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur pelaksaanaan suatu keputusan pengadilan. Jika mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement, maka kreditur harus mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang ada.
  1. Menjual atas Kekuasaan Sendiri Melalui Pelelangan Umum
Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan: “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Artinya, kreditur melaksanakan eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang.
  1. Penjualan di Bawah Tangan
Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia menyebabkan beralihnya hak atas paten yang menurut UU Paten termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Paten dan Jaminan Fidusia
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”):
 
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 
Hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.[1] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) menjelaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.
 
Mengingat bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan dari sebuah perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi,[2] terlebih suatu perjanjian dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain, dapat dieksekusi tanpa melalui putusan pengadilan (parate executie) karena pada Sertifikat Jaminan Fidusia telah tertulis titel eksekutorial berupa irah-irah yakni kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.[3]
 
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa:
 
Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  2. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 
Pasal di atas menjelaskan mengenai cara-cara eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:
 
  1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial
Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.[4]  
 
Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat di Sertifikat Jaminan Fidusia, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur pelaksaanaan suatu putusan pengadilan. Jika mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), maka kreditur harus mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang ada. Ketua pengadilan kemudian menyuruh memanggil debitur untuk memenuhi kewajibannya.[5] Apabila sudah lewat waktu jatuh tempo yang ditentukan dan pemberi fidusia juga belum memenuhi kewajibannya, berdasarkan Pasal 197 HIR, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan juru sita untuk menyita objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut.
 
  1. Menjual atas Kekuasaan Sendiri Melalui Pelelangan Umum
Berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jaminan Fidusia, ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan daripada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.
 
Artinya kreditur melaksanakan eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang. Untuk prosedur lelang selengkapnya, baca juga artikel Prosedur Lelang Jaminan Kredit.
 
  1. Penjualan di Bawah Tangan
Sesuai yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU Jaminan Fidusia, untuk penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 
Penjualan di bawah tangan itu mengakibatkan adanya peralihan hak atas paten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) UU Paten yang menjelaskan bahwa:
 
Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wasiat;
  4. wakaf;
  5. perjanjian tertulis;
  6. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 
Melihat ketentuan Pasal 74 UU Paten tersebut, maka penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia menyebabkan beralihnya hak atas paten yang menurut UU Paten termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis.
 
Selain itu, terdapat hal penting lainnya yang harus diperhatikan ketika terjadi eksekusi hak atas paten yang dibebankan dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten, penerima paten karena peralihan dengan perjanjian tertulis harus mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan melampirkan:
  1. sertifikat Paten yang bersangkutan;
  2. perjanjian tertulis tentang pengalihan Paten;
  3. Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
  4. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten; dan
  5. bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten.
 
Keharusan pencatatan tersebut adalah wajib sebab paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaian dan pelaksanaannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Jadi apabila pengalihan paten tersebut tidak dicatatkan dan diumumkan dalam Daftar Umum Paten, dapat berakibat tidak mengikat terhadap pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 79 UU Paten.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap hak atas paten yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia sebagaimana kami uraikan di atas, yaitu:
  1. Pelaksanaan titel eksekutorial;
  2. Menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum;
  3. Penjualan di bawah tangan.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia Baru (Stbl 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl 1941 No. 44);
 
 

[1] Pasal 108 ayat (1) UU Paten
[2] Pasal 4 UU Jaminan Fidusia
[3] Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia
[4] Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia
[5] Pasal 196 HIR


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).