Senin, 23 November 2015
Pertanyaan :
Langkah Jika Ayah Tidak Mau Menikahkan
Saya berusia 24 tahun dan pasangan saya 30 tahun. Saya sudah berpacaran sejak 2007, dan orang tua saya mengetahuinya. Pasangan saya sudah 3 kali menghadap orang tua saya untuk menikahi saya. Saat pertama kali menghadap, orang tua saya melarang saya menikah karena saya belum wisuda. Yang kedua, orang tua saya melarang karena ibu saya baru meninggal. Yang ketiga, orang tua saya melarang karena pasangan saya belum mempunyai pekerjaan tetap. Sekarang saya dan pasangan saya sudah punya pekerjaan tetap, dan saat kami meminta izin untuk menikah. Ayah saya sempat meng"IYA"kan kami menikah, tetapi sejak pembahasan itu, ayah saya jadi susah dihubungi dan tidak pernah pulang (ayah saya dinas di luar kota). Jadi bagaimana langkah yang harus saya lakukan menurut hukum yang sah secara agama dan hukum negara agar saya bisa menikah dan menjadi pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Jika memang Anda telah mencapai usia 21 tahun atau lebih, maka Anda tidak lagi perlu izin orang tua. Anda dapat tetap melangsungkan pernikahan dengan pacar Anda. Akan tetapi, jika Anda beragama Islam, harus ada wali yang menikahkan Anda.

 

Jika ayah Anda menolak menikahkan, Anda dapat memohon agar ayah Anda ditetapkan sebagai wali adhol. Wali Adhol (wali yang enggan atau menolak menikahkan/wali yang membangkang). Dalam praktiknya, bisa dimohonkan/diajukan Wali Adhol terhadap ayah yang bersangkutan kepada pengadilan agama supaya dikeluarkan penetapan Wali Adhol, yang kemudian wali hakim di KUA yang bertindak sebagai pihak yang menikahkan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Menikah adalah Hak

Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”). Ini artinya, sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

 

Di samping telah termaktub dalam konstitusi, kebebasan manusia untuk memilih pasangan hidupnya dengan membentuk suatu keluarga juga telah disebut dalam instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam Pasal 10 UU HAM yang berbunyi:

 

(1)  Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2)  Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Langkah Anda mengusahakan keinginan untuk menikah menurut hemat kami sudahlah tepat, termasuk berusaha meminta izin dan restu orang tua (Ayah) Anda. Ayah Anda juga sempat berkata “iya” dengan mengizinkan Anda untuk menikah meski kemudian ayah Anda sulit dihubungi. Jika memang segala upaya telah ditempuh namun Ayah Anda tidak bisa dihubungi, Anda tetap dapat menikah.

 

Izin Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Usia Anda kini 24 tahun dan pacar Anda 30 tahun. Ini berarti, Anda dan pasangan telah mencapai usia yang diizinkan oleh UU Perkawinan untuk menikah, pernikahan ini tidak lagi memerlukan izin orang tua. Hal ini karena Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi:

 

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

 

Melihat ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa jika memang Anda telah mencapai usia 21 tahun atau lebih, maka Anda tidak perlu izin orang tua. Anda dapat tetap melangsungkan pernikahan dengan pacar Anda.

 

Akan tetapi perlu diketahui bahwa, jika Anda beragama Islam, adanya izin dari orang tua Anda sangat diperlukan. Ini karena perkawinan dalam Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum Islam yakni harus ada:[2]

1.    Calon suami;

2.    Calon istri;

3.    Wali nikah;

4.    Dua orang saksi dan;

5.    Ijab dan qabul.

 

Dalam perkawinan, adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.[3]

 

Langkah yang Dapat Dilakukan

 

1.    Dahulukan Wali Nasab

 

Anda tidak menyebutkan agama Anda. Namun, untuk diketahui, di dalam Islam, jika memang ayah sebagai wali yang semestinya menikahkan tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, masih ada wali nasab lainnya di samping ayah. Hal ini karena ada wali nasab yang wajib didahulukan.

 

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.[4] Kelompok tersebut yakni:

1)    Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2)    Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

3)    Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4)    Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

 

Oleh karena itu, jika Anda beragama Islam, Anda dapat meminta wali nasab di atas (di samping ayah Anda) untuk menikahkan Anda.

 

2.    Pengajuan Permohonan Wali Adhol/Wali Adlal

 

Langkah lain yang dapat Anda lakukan adalah, jika Anda beragama Islam, Anda dapat mengajukan permohonan penetapan Wali Adhol.

 

Bersumber dari wawancara kami dengan Praktisi Hukum di bidang Perkawinan Islam, Muhammad Muslih, dalam hal ini calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama supaya ayahnya dinyatakan sebagai wali Adhol/adlal yakni wali yang membangkang/menolak menikahkan anaknya karena alasan tertentu.

 

Namun dengan syarat, menurut Muslih, pria yang menjadi calon mempelai suami ini memang benar-benar pria yang baik, bertanggungjawab, tidak pemabuk, dan sebagainya. Karena ayah tidak mau menikahkan putrinya dengan pria tersebut padahal pria itu adalah pria yang baik, maka dengan pertimbangannya hakim pengadilan agama dapat menerima alasan itu dan menyatakan bahwa ayah tidak mau dan dinyatakan sebagai wali adhol. Dalam hal wali adlal enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.[5]

 

Masih berdasarkan pendapat Muslih namun bersumber dari tulisan yang dikirimkannya kepada kami via email, Wali adhol (adlal) adalah wali nasab yang membangkang (menolak) untuk menikahkan puterinya dengan alasan tertentu. Untuk menentukan seorang ayah sebagai wali adhol, diperlukan permohonan/gugatan di Pengadilan Agama dimana wanita tersebut bertempat tinggal. Jika nantinya dalam persidangan terbukti bahwa ayah tersebut tidak mau menjadi wali bagi puterinya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar’i (misalnya calon suami kurang tampan, kurang kaya, hitam, kerempeng dan seterusnya) maka ayah tersebut akan ditetapkan sebagai wali adhol, kemudian wali hakimlah yang akan menjadi wali nikah wanita tersebut. Namun sebaliknya, jika alasan penolakan sang ayah bisa diterima secara syar’i maka permohonan/gugatan penetapan wali adhol akan ditolak oleh Pengadilan Agama yang berwenang, misalnya calon suami tidak beragama Islam atau residivis (pembunuhan) dan seterusnya.

 

Agar Pernikahan Sah Secara Hukum Agama dan Negara

Agar pernikahan itu sah secara agama dan hukum negara, tentu pernikahan itu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

 

Oleh karena itu, perkawinan Anda harus sah secara hukum agama dan kemudian hal penting adalah Anda harus mencatatkan perkawinan Anda. Sebagai contoh untuk yang beragama Islam, perkawinan Anda sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam (menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama dari pasangan calon suami istri).

 

Menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a.    Calon suami

b.    Calon Istri

c.    Wali Nikah

d.    Dua orang saksi, dan

e.    Ijab dan kabul

 

Jadi, menurut hukum Islam, kelima syarat tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah. Selain itu, pasangan suami istri tersebut wajib mencatatkan perkawinannya ke KUA (pegawai Pencatat Nikah) dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan.

 

Anda dan pasangan juga bisa berkonsultasi dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat mengenai masalah yang Anda hadapi. Mudah-mudahan mereka dapat memberikan jalan keluar terbaik untuk Anda dan pasangan Anda.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4.    Kompilasi Hukum Islam.

 

Catatan:

Penjawab telah berkonsultasi perihal Wali Adhol ini via telepon dengan seorang Praktisi Hukum di bidang perkawinan Islam, Muhammad Muslih, S.H.I., S.H., M.H., Partner di Kantor Hukum ANPartnership pada Jumat, 20 November 2015 pukul 20.04 WIB.

 

 



[2] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)

[3] Pasal 19 KHI

[4] Pasal 21 ayat (1) KHI

[5] Lihat Pasal 23 ayat (2) KHI

[6] Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).