Intisari:

KLINIK TERKAIT

Hukum Akad Nikah Tanpa Adanya Wali dari Pihak Perempuan

11 Mei 2023

Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga

03 Mar 2023

Pengajuan Itsbat Nikah Demi Kepentingan Anak Hasil Kawin Siri

11 Sep 2015

Tentang Pembatalan Nikah dan Perceraian

25 Agt 2015

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda

Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum Islam yakni harus ada:[1]

1.    Calon suami;

2.    Calon istri;

3.    Wali nikah;

4.    Dua orang saksi dan;

5.    Ijab dan qabul.

Kami berfokus pada wali nikah sebagaimana yang Anda tanyakan. Dalam perkawinan, adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.[2] Penjelasan lebih lanjut soal wali nikah dapat Anda simak dalam artikel Bolehkah Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah?

Wali Nikah

Sebelum membahas soal wali nikah yang berasal dari Kantor Urusan Agama (“KUA”), perlu diperjelas ada atau tidak ada wali nasab lainnya di samping ayah Anda? Hal ini karena ada wali nasab yang wajib didahulukan. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita (Anda).[3]

Kelompok tersebut yakni:

1)    Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2)    Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

3)    Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4)    Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Dari kelompok-kelompok di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

¾      Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.[4]

¾      Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.[5]

¾      Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[6]

¾      Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.[7]

Pada dasarnya, wewenang wali hakim itu sendiri berada pada urutan terakhir, setelah semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak memenuhi syarat. Selama daftar urutan wali yang asli masih ada dan memenuhi syarat, maka wewenang wali hakim belum ada. Artinya, ketika seorang wanita masih memiliki ayah, kakek, saudara, paman atau sepupu yang memenuhi syarat sebagai wali, maka mereka itulah wali yang sah. Itupun tidak boleh dilangkahi. Misalnya, saudara laki-laki atau paman, dia tidak boleh mengambil alih hak untuk menjadi wali dari ayah kandung, selama ayah kandung masih hidup dan tidak berkenan untuk menikahkan. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam laman Rumah Fiqih Indonesia, sebuah laman yang mengedukasi umat Islam dan menyajikan rubrik tanya jawab seputar hukum-hukum syariah dan ilmu fiqih.

Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda mendahulukan wali nasab di atas sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa wali nikah dari KUA. Kami luruskan pula bahwa sebutan wali nikah dari KUA ini adalah wali hakim.

Wali Hakim (Wali Nikah dari KUA)

Pasal 1 huruf b KHI menyebutkan:

Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.[8] Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[9]

Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal yang ditetapkan dengan putusan pengadilan.[10]

Nama Wali Nikah Buku Nikah

Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan penelusuran kami, sebenarnya tidak ada dasar hukum yang menjelaskan soal apa saja yang dimuat dalam suatu buku nikah. Namun, soal wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah, dalam laman www.konsultasisyariah.com, sebuah laman yang menyajikan berbagai tanya jawab seputar permasalahan kehidupan sehari-hari, yang mana kasus dan jawaban yang dipaparkan berdasarkan dalil Alquran dan Sunnah serta keterangan para ulama; dijelaskan bahwa Kiyai, Ustad, guru ngaji, apalagi teman, tidak bisa disebut wali hakim. Termasuk juga pejabat KUA yang datang atas nama pribadi, bukan atas nama instansi, TIDAK bisa disebut sebagai wali hakim. Karena yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.

Jadi, dari sini kami menyimpulkan bahwa nama yang tercantum di buku nikah adalah wali hakim dari KUA Kecamatan (setempat). Dalam praktiknya, nama wali hakim dicantumkan dalam buku nikah. Di buku nikah itu diberikan keterangan bahwa mempelai wanita dinikahkan oleh Wali Hakim dari KUA kecamatan setempat dengan mempelai pria.

Contoh

Sebagai contoh sebagaimana buku nikah terlampir. Yang menjadi wali nikah adalah wali hakim dari KUA setempat. Di buku nikah tercatat nama wali hakim, pangkat, dan alasan mengapa yang menjadi wali nikah itu adalah wali hakim; yakni karena “kehabisan baris wali”.

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.    Kompilasi Hukum Islam;

3.    Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Referensi:

1.    http://www.konsultasisyariah.com/siapakah-wali-hakim-dalam-nikah/, diakses pada 6 November 2015 pukul 15.49 WIB.

2.    http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1179930107&=bolehkah-menikah-dengan-wali-hakim.htm, diakses pada 6 November 2015 pukul 17.15 WIB.