E-mail Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Desember 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 12 Desember 2018.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata mengatur tata cara beracara di pengadilan dalam perkara perdata. Dalam proses ini, terdapat 5 jenis alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 164 HIR, yaitu:

1. surat;
2. saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan; dan
5. sumpah.

Sedangkan Pasal 1866 KUH Perdata mengatur tentang jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata, yang berbunyi:

Alat pembuktian meliputi:

1. 1. bukti tertulis;
   2. bukti saksi;
   3. persangkaan;
   4. pengakuan;
   5. sumpah.

Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.

Masing-masing penjelasan alat bukti dalam hukum acara perdata dapat Anda simak selengkapnya dalam artikel Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung dan 5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

Lalu, terkait pertanyaan Anda mengenai apakah e-mail dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah yang berlaku dalam proses peradilan perdata? Berikut penjelasannya.

E-mail Sebagai Informasi Elektronik

E-mail, electronic mail, atau surat elektronik merupakan salah satu bentuk informasi elektronik. Definisi informasi elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 19/2016:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain memahami arti informasi elektronik, penting juga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[1]

Kedudukan E-mail Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata

Selanjutnya, kita perlu merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 UU 1/2024 sebagai berikut

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Sebagai informasi, keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Lalu, khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.[2]

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU ITE dan perubahannya telah mempertegas kedudukan e-mail sebagai salah satu bentuk informasi elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata.

Baca juga: Dasar Hukum Alat Bukti Elektronik dalam KUHAP

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;