Bacaan 7 Menit
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Praperadilan (3) yang dibuat oleh Si Pokrol, dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 27 Agustus 2009, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Dicki Nelson, S.H., M.H. pada 06 Maret 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), pengertian praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (hal. 2 – 4).
Dasar hukum praperadilan saat ini dapat ditemukan dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Sebelumnya, ketentuan praperadilan dapat ditemukan pada KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Adapun definisi dari praperdilan diatur pada Pasal 1 angka 15 UU 20/2025, yang secara historis pernah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP. Berikut bunyi pasalnya.
Pasal 1 angka 10 KUHAP Lama | Pasal 1 angka 15 UU 20/2025 |
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP lama, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. | Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam UU 20/2025. |
Jika dibaca secara seksama, terdapat perbedaan definisi praperadilan menurut UU 20/2025 dan KUHAP lama. Perbedaan ini tidak hanya berhenti pada definisinya, namun juga pada objeknya.
Saat ini, ketentuan mengenai objek praperadilan terdapat dalam Pasal 158 UU 20/2025 dan sebelumnya diatur dalam Pasal 77 KUHAP lama jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, sebagai berikut.
Pasal 77 KUHAP lama jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 | Pasal 158 UU 20/2025 |
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP lamai tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. | Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam UU 20/2025 mengenai: a. sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; c. permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan; d. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana; e. penundaan terhadap penangan perkara tanpa alasan yang sah; dan f. penangguhan pembantaran penahanan. |
Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP menurut Yahya Harahap adalah melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (hal. 2 – 4).Praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru orang atau hukumnya, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.
Dalam membahas mengenai mekanisme praperadilan, kami akan hanya fokus pada ketentuan dalam UU 20/2025 yang berlaku saat ini.
Pertama, mengajukan permohonan berdasarkan objeknya.
Setelah itu, dilakukan acara pemeriksaan praperadilan dengan mekanisme sebagai berikut.[6]
Perlu diketahui bahwa sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.[7] Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.[8]
Menjawab pertanyaan Anda mengenai upaya hukum putusan praperadilan, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Adakah Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan? putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan banding kasasi, maupun peninjauan kembali. Oleh karena itu, terhadap putusan praperadilan tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan.
Namun, terdapat pengecualian untuk putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sehingga dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah yang bersangkutan.[9]
Jika dihubungkan dengan kasus yang Anda tanyakan, yang kami asumsikan objek praperadilannya adalah penundaan terhadap penangan perkara tanpa alasan yang sah, maka sudah pasti putusan praperadilan tersebut tidak bisa lagi diajukan upaya hukum.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Referensi:
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 160 ayat (1) UU 20/2025
[3] Pasal 160 ayat (2) UU 20/2025
[4] Pasal 161 UU 20/2025
[5] Pasal 162 UU 20/2025
[6] Pasal 163 ayat (1) UU 20/2025
[7] Pasal 159 ayat (2) UU 20/2025
[8] Pasal 163 ayat (2) UU 20/2025
[9] Pasal 164 ayat (2) UU 20/2025
