Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh
Muhammad Yasin, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 5 Mei 2017, dan dimutakhirkan pertama kali oleh
Sigar Aji Poerana, S.H pada Jumat, 14 Agustus 2020.
Ada banyak frasa ‘cukup jelas’ pada bagian penjelasan pasal demi pasal dalam setiap peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak hanya ada pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saja, melainkan juga di banyak undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang tingkatannya di bawah undang-undang.
Bagian Penjelasan Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan
Sebenarnya, bagian ‘Penjelasan’ dalam peraturan perundang-undangan berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan.
Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya menerangkan bahwa bagian Penjelasan merupakan ‘interpretasi resmi’ (autentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan (hal. 144).
Karena berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Pejelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.
Menurut Maria Farida dalam buku yang sama, walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu penjelasan, tetapi seyogianya, para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan (hal. 146).
Pandangan ini sejalan dengan asas kejelasan rumusan, yang berarti setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Menurut Yuliandri dalam buku Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan (hal. 114), ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving).
Terminologi dan sistematika yang jelas (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek) merupakan salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik.
Frasa ‘Cukup Jelas’
Masih menurut Maria Farida (hal. 145), alasan dituliskannya frasa ‘cukup jelas’ dalam Penjelasan adalah karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau ‘tidak memerlukan penjelasan’ lagi.
Meski disebutkan ‘cukup jelas’ atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tak ada peluang perbedaan penafsiran.
Ketidakjelasan rumusan justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto dalam buku Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (hal. 16 – 17) mengatakan bahwa:
Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.
Cara Mengartikan Frasa ‘Cukup Jelas’
Lantas, bagaimana cara mengartikan frasa ‘cukup jelas’ dalam penjelasan peraturan perundang-undangan? Jika peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan frasa ‘cukup jelas’ justru ditafsirkan berbeda oleh masyarakat, peraturan itu tetap harus dilaksanakan. Berikut ini sejumlah metode yang dapat Anda lakukan untuk menafsirkannya:
Apabila perbedaan pendapat tentang penafsiran telah sampai pada sengketa yang dibawa ke pengadilan, hakimlah yang bertugas menemukan hukumnya. Di sinilah letak pentingnya penemuan hukum (rechtsvinding) yang bisa jadi menghasilkan interpretasi-interpretasi.
Lihat lagi batang tubuh pasal tersebut, lalu lakukan interpretasi terhadap maksud pembentuk peraturan perundang-undangan.
Telusuri kembali bahan-bahan pembahasan peraturan yang dimaksud (memorie van toelichting), kamus (interpretasi bahasa), maupun naskah akademiknya.
Hubungkan isi batang tubuh dan penjelasan yang memiliki frasa ‘cukup jelas’ itu dengan pasal atau peraturan perundang-undangan lain (interpretasi sistematis). Selanjutnya, Anda bisa membaca bahan-bahan interpretasi hukum yang banyak dikaji dalam referensi ilmu hukum.
Biar makin paham, kami sudah merangkum artikel ini dalam infografis berikut:
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007;
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014;
Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
