Jumat, 04 Mei 2018
Pertanyaan :
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Siapa yang mengesahkan/menetapkan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut? Hal apa yang diatur oleh masing-masing peraturan perundang-undangan?
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 Maret 2011.
 
Intisari:
 
 
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 
Apa saja materi muatan yang diatur di dalamnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:
 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 
Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[1] Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[2] 
 
Yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan Peraturan Perundang-undangan dan Muatan yang Diatur di Dalamnya

Dan perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota.[18]

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
 
 
 

[1] Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011
[2] Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011
[3] Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
[4] UUD 1945
[5] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011
[6] Pasal 72 ayat (1) UU 12/2011
[7] Pasal 1 angka 4 UU 12/2011
[8] Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011
[9] Pasal 11 UU 12/2011
[10] Pasal 1 angka 5 UU 12/2011
[11] Pasal 12 UU 12/2011
[12] Pasal 1 angka 6 UU 12/2011
[13] Pasal 13 UU 12/2011
[14] Pasal 78 ayat (1) UU 12/2011
[15] Pasal 14 UU 12/2011
[16] Pasal 80 jo. Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 1 angka 8 UU 12/2011
[17] Pasal 14 UU 12/2011
[18] Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).