Senin, 18 Juni 2018
Resensi
Sebuah Sketsa tentang Polus dan Gamos dari Sebuah Kota
Permohonan poligami sangat sedikit tercatat di pengadilan. Banyak yang memilih di bawah tangan. Mengapa?
Muhammad Yasin
0
Sebuah Sketsa tentang Polus dan Gamos dari Sebuah Kota
Ilustrasi: HMQ

Pertanyaan ‘mengapa orang lebih cenderung melakukan poligami di bawah tangan’ tidak mudah untuk dijawab secara akurat. Perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui motif dan alasan seseorang melakukan poligami baik yang resmi mengajukan permohonan ke pengadilan maupun yang melaluinya lewat perkawinan di bawah tangan.

 

Erma Sujianti Tarigan, satu dari sekian banyak orang yang telah melakukan penelitian lapangan. Perempuan yang pernah menjadi seorang jurnalis ini melakukan penelitian di kota Medan untuk keperluan penyelesaian tesisnya di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian yang dilakukan Erma sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, tetapi hasilnya baru dibukukan dan terbit pada 2018.

 

Erma mencoba memutakhirkan data perkawinan pada bagian awal buku ini, dan hasilnya sama dengan penelitiannya terdahulu: poligami yang tercatatkan di pengadilan minim. Penelitiannya di Pengadilan Agama Medan menunjukkan pada umumnya hanya satu permohonan setiap tahun. Dari hasil penelitian perempuan yang kini berprofesi sebagai advokat itulah lahir buku ‘Poligami Bawah Tangan di Medan’, terbitan CV Manhaji Medan (2018). Pada tahun ini juga penerbit yang sama menerbitkan buku kecil karya Erma berjudul ‘Jangan Bercerai’.

 

Judul

Poligami Bawah Tangan di Medan

Penulis

Erma Sujianti Tarigan

Penerbit

CV Manhaji Medan

Cet-1

Maret 2018

Halaman

124 + xxviii

 

Tema yang diangkat buku Erma Sujianti membawa pembaca pada salah satu masalah yang sudah lama menimbulkan pro dan kontra: poligami. Poligami masih dipandang secara mendua, meskipun pandangan itu dipengaruhi zaman dan lingkungan (hal. 29). Untuk menganalisis bagian-bagian yang pro dan kontra itu, penulis menggunakan dua pisau analisis yaitu hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

 

Poligami, berasal dari kata ‘polus’ (banyak), dan ‘gamos’ (perkawinan), dalam bahasa Arab disebut sebagai t’addud az-zaijaat yang berarti berbilangnya pasangan, adalah perbuatan yang dapat ditelusuri jauh sebelum agama Islam lahir. Hingga kini, poligami masih dijalankan sebagai pranata resmi perkawinan.

 

Baca:

 

Dari perspektif hukum Islam, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya Islam menganut asas monogami terkecuali dalam keadaan darurat (hal. 28). Keadaan darurat itu bisa terkait alasan kesehatan, misalnya. Kalaupun pengecualian itu dapat dibenarkan untuk dilakukan, mereka yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat. Salah satu syarat yang sulit dijalankan adalah adil. Al-Qur’an surat Annisa ayat 129 secara tegas menyinggung syarat keadilan itu, dan jika tidak mampu adil tak usah berpoligami. Menurut penulis, untuk menghindari diri jatuh pada sikap tidak adil atau malah melakukan kezaliman terhadap isteri, maka satu isteri saja sudah cukup (hal. 32-33). “Sikap adil terhadap isteri merupakan syarat utama kehalalan poligami” (hal. 33).

 

Dari perspektif perundang-undangan nasional, poligami juga bukan perkara mudah dilakukan. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi termasuk izin dari isteri pertama. Berdasarkan pengalaman penulis sebagai mediator di Pengadilan Agama, ada juga isteri dan anggota keluarga yang memberi lampu hijau kepada pemohon melakukan poligami antara lain karena poligami dianggap lebih baik, terbuka, dan terhormat dibandingkan melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

 

Penulis telah mencoba mengangkat pendapat warga kota Medan terhadap poligami dengan menyebar kuesioner dan mewawancarai sejumlah narasumber. Sayangnya, hanya 60 orang yang dijadikan responden untuk warga Medan yang jumlahnya jutaan dan berlatar belakang beragam. Hasilnya, jumlah perempuan yang tidak setuju poligami lebih banyak dibanding laki-laki; lebih banyak responden yang menyebut poligami itu kurang baik dibanding jumlah yang menyatakan baik. 

 

Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara pula, penulis memberikan jawaban atas pertanyaan awal mengapa jumlah permohonan poligami ke Pengadilan Agama sangat sedikit, padahal banyak responden membenarkan poligami dilakukan dalam praktek. Ternyata, pilihan menikah di bawah tangan berkorelasi dengan syarat ketat yang ditentukan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (hal. 98).

 

Lepas dari pandangan pro dan kontra, upaya penulis membukukan hasil penelitian ini patut dihargai. Ini adalah salah satu referensi yang secara spesifik membahas poligami dengan segala dinamikanya. Jika Anda bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut perkawinan di bawah tangan dengan segala aspek hukumnya, sebaiknya Anda membaca buku lain yang lebih mendalam. Pengamatan penulis di kota Medan menunjukkan poligami di bawah tangan yang tak sesuai peraturan perundang-undangan tidak sehat dan cenderung merugikan isteri. Para pemangku kepentingan perlu memberikan pemahaman yang baik tentang akibat-akibat hukumnya.

 

Bisa jadi, gambaran lain bisa diketahui dari penelitian-penelitian di daerah lain. Jika Anda ingin mengetahui hasil penelitian penulis, membaca buku ini adalah pintu masuknya.

 

Selamat membaca…

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.