Bank Indonesia (BI) rupanya masih berat hati melepas fungsi pengawasan perbankan. Hal itu terlihat ketika BI melakukan rapat dengar pendapat dengan Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (23/8). Otoritas perbankan itu malah mengusulkan agar fungsi pengawasan diserahkan kepada lembaga otonom, yakni Dewan Pengawasan Bank (DPB).
Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, DPB dibentuk untuk menghilangkan konflik kepentingan di BI. Meski terpisah dari bank sentral, Gubernur BI akan menjadi ketua dewan komisioner lembaga tersebut. Mirip LPS, komisioner di lembaga ini akan merumuskan regulasi. Sedangkan bagian eksekutif akan melakukan pengawasan. Namun, lembaga itu lepas dari lembaga OJK dan hanya bersifat koordinasi.
Bentuk ini seperti yang diterapkan di Prancis, Inggris, dan Jerman. Hal itu tetap memenuhi Pasal 34 UU tentang BI. Pengawasan bank keluar dari Dewan Gubernur namun tidak sepenuhnya masuk dalam OJK.
Menurut Darmin, solusi ini tidak akan menimbulkan masalah. “Dalam Dewan Komisioner OJK, membawahi Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan non bank. Sementara DPB hanya bersifat kerjasama,” ujar Darmin.
Dalam kesempatan itu, Darmin juga meminta kepada DPR agar tidak memutuskan hubungan antara bank sentral dengan industri perbankan jika lembaga OJK terbentuk. Hal itu, katanya, agar informasi yang akurat dan riil time dapat terjaga. Menurutnya, risiko krisis akan muncul jika tidak ada informasi yang akurat dan tepat.
“Jika bank sentral kehilangan fungsi dengan pengawasan, ia akan kesulitan mengatur likuiditas,” tutur mantan Dirjen Pajak ini.