Nah, tujuh bulan setelah berlakunya UU Ombudsman, Pemerintah juga berusaha memperkuat struktur organisasi Ombudsman RI, yakni dengan membentuk Sekretariat Jenderal. Kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi Setjen Ombudsman itu dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2009. Perpres ini merupakan amanat langsung dari pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Seorang sumber hukumonline di Ombudsman mengatakan selama ini kiprah Komisi Ombudsman Nasional tersandera lantaran tak ada pejabat yang secara khusus menangani kesekretariatan. Urusan-urusan administrasi tetap ditangani komisioner.
Sekretaris Jenderal bertugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman. Selain pelayanan dalam menyusun rencana dan program, Setjen juga bertugas melayani administrasi kerjasama Ombudsman dengan lembaga lain. Kehadiran Setjen berpotensi memperkuat organisasi Ombudsman, apalagi Setjen adalah pejabat pemerintah dengan jabatan struktural eselon I-a. Setjen Ombudsman Nasional diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Ketua Ombudsman.
Kelak akan ada tiga kepala biro, yang masing-masing membawahi bagian dan subbagian. Perpres No. 20 Tahun 2009 juga memungkinan pengangkatan pejabat fungsional di lingkungan Setjen. Setjen bertugas mengawasi satuan-satuan kerja di bawahnya.
Peran Ombudsman memang semakin mendapat tempat. RUU Pelayanan Publik yang baru disetujui DPR beberapa hari lalu menyinggung satu bagian khusus tentang Ombudsman. Pasal 46 menguraikan penyelesaian pengaduan atas pelayanan publik melalui Ombudsman. Di sini, Ombudsman menjalankan fungsi mediasi dan konsiliasi.
Didampingi AB Susanto (Managing Partner Jakarta Consulting Group), Ketua Ombudsman Republik Indonesia Antonius Sujata menghadiri konperensi International Ombudsman Institute (IOI) di Stockholm Swedia, 9-12 Juni lalu. Pertemuan yang dihadiri delegasi ombudsman dari 85 negara itu antara lain membicarakan perkembangan yurisdiksi dan kewenangan Ombudsman di masing-masing.
Delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan penting eksistensi dan peradilan dari Komisi Ombudsman Nasional (KON) menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Peralihan itu merupakan amanat Undang-Undang No. 37 tahun 2008, yang disahkan dan berlaku mulai 7 Oktober 2008. Undang-Undang ini lahir untuk mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional. Hasymi Muhammad, staf Pusat Informasi dan Komunikasi Ombudsman RI dalam rilisnya, menyatakan keikutsertaan Indonesia ke pertemuan IOI antara lain untuk memperkuat Ombudsman dengan berbagai instrumen baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Ajang ini sekaligus menjajaki kemungkinan kerjasama dengan lembaga sejenis di luar negeri.
Kehadiran pada konperensi IOI bukanlah satu-satunya aktivitas Ombudsman sepanjang semester pertama 2009. April lalu, Ombudsman kedatangan tamu dari Kedubes Korea Selatan dalam rangka penjajakan kerjasama. Untuk pembenahan organisasi Ombudsman ke depan, Ombudsman juga telah menggelar diskusi publik di sejumlah tempat. Antara lain di Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.