Sekali lagi MA menerima Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh jaksa. Dahulu kasus Mochtar Pakpahan cukup membuat knotroversi di dunia hukum Indonesia kini kasus Pollycarpus memunculkan "aroma" yang sama. Meski kurang memberi rasa keadilan bagi pihak keluarga munir namun putusan ini membuat sang "eksekutor" harus menjalani hukuman penjara 20 tahun. Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus ini juga memunculkan kontroversi boleh tidaknya Jaksa Penuntut Umum (JPU)mengajukan PK. Hal ini terkait dengan Pasal 263 KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan secara eksplisit bahwa PK hanya menjadi hak terdakwa, sedangkan ayat (3) nya memberi celah bagi JPU untuk mengajukan PK. Pertentangan kedua ayat tersebut memunculkan ketidakpastian di dunia hukum kita. Celakanya ketidakpastian ini membuat aktor intelektual kasus Munir masih bergerak bebas tanpa tersentuh hukum. Karena publik diarahkan oleh aparat penegak hukum untuk berkonsentrasi pada Pollycarpus semata yang notabene "hanya" eksekutor. Sampai kapan kondisi ini terus berlangsung?

Menakjubkan! Itulah kata yang paling tepat keika mengetahui putusan PK Mahkamah Agung terhadap Pollycarpus. Mengapa demikian? Sebab, didalam Hukum Acara Pidana, (KUHAP) secara tegas dan limitatif disebutkan dalam pasal 263 ayat (1), bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Atas dasar ketentuan tersebut, maka untuk dapat mengajukan PK, daharuskan memenuhi Syarat Formil sebagai berikut: - adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; - putusan tersebut memuat PEMIDANAAN, maksudnya, bukan PUTUSAN BEBAS, atau LEPAS dari segala tuntutan hukum; - diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; - melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara aquo; - upaya tersebut belum pernah diajukan oleh terpidana / ahli warisnya ((Leden Marpaung, 2000). maka, PK oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pollycarpus tersebut tidaklah mungkin dapat memenuhi syarat formil pengajuan PK. Apalagi secara tegas juga diatur, bahwa putusan PK tidak boleh lebih berat dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang di-PK tersebut. Tetapi, itulah praktek hukum. Sulit bagi para pencari keadilan mengandalkan hukum sebagai pegangan. Sebab, faktanya penegakan hukum seperti itu pun oleh lembaga penegak hukum tertinggi di negeri kita dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum (formil). Perlu digarisbawahi bahwa hukum formil adalah pengawal tegaknya hukum materiil. Apabila hukum formil sebagai pengawal sudah tidak lagi diindahkan, maka yang terjadi adalah kekacauan dalam penegakan hukum materiil. Hukum bakal menjadi alat kekuasaan belaka. Ia bisa bebelok sesuai kehendak penguasa, karena tidak ada lagi pengindahan terhadap hukum formil.

Ditangkapnya dan ditahanya Sdr Pollycarpus merupakan Preseden buruk bagi intelejen bangsa ini, hal ini sangan mempengaruhi setiap orang yang akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara, sebaiknya oarang - orang seperti pollycarpus harus dilindungi karena dia mau melaksanakan tugas yang mempunyai resiko besar seperti ini. sekali lagi terima ksih polly kamu sudah membungkap orang yang bermulut besar yang selalu menjual harkat dan mertabat bangsa ini kepada bangsa lain. semoga kamu di berkati.

Menurut hemat saya Keadilan di Indonesia ini harus di tegakkan.Karena kasus ini terlalu lama di selesaikan mengingat Polycarpus memang sudah terlihat bersalah dengan adanya keterangan saksi akan tetapi memang dalam Pidana keterangan saksi tidak bisa di jadikan alat bukti akan tetapi dengan adanya saksi berarti hakim mendapat petunjuk sehingga dapat mengambil sikap yang adil.

vonis PK yang memaksa Poly untuk menjalani pidana penjara 20 tahun dapat dikatakan sebagai prestasi aparat penegak hukum dimata Kontras dan masyarakat umum, Namun apakah bisa dikatakan juga ini adalah upaya terakhir mencari kambing hitam dari para tokoh intelektual yang frustasi??