Peraturan Konsolidasi adalah naskah penggabungan dari sebuah peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang berdampak pada peraturan tersebut.
Contoh Peraturan KonsolidasiPada tahun 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) mengeluarkan Peraturan No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (“Permenkumham 44/2015”) yang sesuai dengan judulnya mengatur berbagai prasyarat yang berlaku bagi orang yang hendak masuk atau keluar Wilayah Indonesia, serta berbagai tata cara pemeriksaan keimigrasian.[1] Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan ...
Dengan terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”), kini telah direvisi berbagai ketentuan yang secara spesifik mengatur sektor keuangan, termasuk pengaturan mengenai konglomerasi keuangan. Di antara penyesuaian yang terdapat didalamnya, sejumlah ketentuan baru tidak diatur dalam kerangka hukum konglomerasi keuangan,[1] yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 45/POJK.03/2020 (“POJK 45/2020; ...
Dalam upaya mengoptimalkan hilirisasi mineral dalam negeri untuk mengembangkan industri strategis (“Optimalisasi Hilirisasi”), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”) telah menerbitkan Keputusan No. 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis (“Kepmen ESDM 69/2024”), yang telah berlaku sejak 1 April 2024.[1] Pada intinya, mineral strategis terdiri dari mineral-mineral yang ...
Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan No. 15/POJK.04/2022 Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2022”)[1] yang sama seperti judulnya, menguraikan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan terbuka untuk melakukan pemecahan saham dan penggabungan saham dalam kaitannya dengan saham perusahaan terbuka dalam klasifikasi saham yang sama.[2] Dalam hal ini, POJK 15/2022 mengamanatkan ...
Peraturan Konsolidasi adalah naskah penggabungan dari sebuah peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang berdampak pada peraturan tersebut.
Contoh Peraturan KonsolidasiAnalisis hukum yang tersaji dalam dwi bahasa
Koleksi peraturan perundang-undangan terbaru serta putusan pengadilan
Koleksi terjemahan peraturan terkait bisnis
Peraturan Konsolidasi yang merupakan naskah penggabungan dari sebuah peraturan dan setiap perubahannya, yang disertai dengan anotasi putusan.
Platform terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum Anda. RCS mengedepankan tampilan antarmuka yang responsif, dilengkapi dengan rincian daftar kewajiban serta sanksi hukum untuk menyederhanakan prosedur kepatuhan Anda. Selengkapnya
Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengelola, menyimpan dan mencari dokumen secara elektronik. Exdoma dilengkapi dengan fitur notifikasi, dasbor untuk menampilkan status dan histori dari suatu dokumen, serta audit trail untuk melihat aktivitas dan status pekerjaan secara terintegrasi. Selengkapnya
Platform terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum Anda. RCS mengedepankan tampilan antarmuka yang responsif, dilengkapi dengan rincian daftar kewajiban serta sanksi hukum untuk menyederhanakan prosedur kepatuhan Anda.
Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengelola, menyimpan dan mencari dokumen secara elektronik. Exdoma dilengkapi dengan fitur notifikasi, dasbor untuk menampilkan status dan histori dari suatu dokumen, serta audit trail untuk melihat aktivitas dan status pekerjaan secara terintegrasi.
Analisis hukum yang tersaji dalam dwi bahasa
Koleksi peraturan perundang-undangan terbaru serta putusan pengadilan
Koleksi terjemahan peraturan terkait bisnis
Peraturan Konsolidasi yang merupakan naskah penggabungan dari sebuah peraturan dan setiap perubahannya, yang disertai dengan anotasi putusan.