Menyoal Pengelolaan Dana Haji dan Urgensi Revisi UU Penyelenggaraan Haji
Ke depan perlu merevisi UU Penyelenggaraan Haji menyesuaikan perkembangan regulasi pemerintah Arab Saudi. Misalnya, memasukkan sistem layanan digitalisasi termasuk memastikan kejelasan status umrah mandiri dan haji furadah. Selain itu, BPKH harus dilibatkan dalam penentuan BPIH dan diberikan jaminan permodalan.
•Fitri Novia Heriani