Elma Putri Tanbun memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selama menempuh pendidikan, Elma berpartisipasi dalam berbagai kompetisi seperti Kompetisi Debat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tingkat Regional dan Nasional, Kompetisi Debat Marvelaw UNNES serta Kompetisi Esai Tingkat Nasional.
Elma juga menunjukan minatnya dalam bidang penulisan hukum dengan aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasi melalui jurnal. Ia pun menjadi penulis pada platform hukum yang menyajikan konten edukasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial.
Setelah lulus, Elma memulai kariernya sebagai associate di Kantor Hukum Dr. Michael Hans & Associates (MHANSLaw). Sejak bergabung di MHANSLaw, Elma terlibat langsung dalam transaksi dari berbagai industri seperti manufaktur, farmasi, kreatif, properti, e-commerce dan waralaba, untuk klien domestik maupun internasional.
Jenis transaksinya pun beragam. Mulai dari pengadaan, akuisisi, pengembangan, pendanaan, agency dan distribusi serta toll manufacturing. Tidak hanya transaksi komersial, Elma juga menangani kasus Kepailitan & PKPU, pelanggaran kontrak, eksekusi putusan pengadilan, serta pelanggaran merek.
Profesi hukum bagi Elma memiliki tantangan tersendiri. Karakter klien dan tingkat kompleksitas setiap project dan case yang beragam, memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Terlebih di tahun yang diprediksi menjadi tahun pemulihan ekonomi dan bisnis pasca krisis, muncul inovasi-inovasi baru di berbagai sektor usaha. Sebagai dampaknya, business trends dan business needs terus berubah dan berkembang. Hukum pun diperlukan untuk membingkai bisnis ini.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, seorang lawyer harus terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuannya. Lawyer tidak hanya membaca law in the books tapi juga mengaktualisasikannya dalam peristiwa konkret untuk menyelesaikan permasalahan.
Ketika dihadapkan dengan transaksi bisnis, pemahaman terhadap struktur transaksi dan business aspect menjadi penting dalam memberikan advis hukum yang tepat demi mengakomodir kepentingan para stakeholder. Tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.